Mapesa Desak Pemerintah Selamatkan Situs Gampong Pande

syeh tuan kamil
Nisan makam Syekh Tuan Kamil di kawasan situs Gampong Pande, Banda Aceh. Fot: Dok. Mapesa

BANDA ACEH – Masyarakat Peduli Sejarah Aceh (Mapesa) mendesak Pemerintah Kota Banda Aceh segera membentuk tim tanggap darurat untuk penyelamatan kawasan tinggalan sejarah di Gampong Pande.

Ketua Mapesa, Muhajir melalui rilis diterima Misykah.com, Jumat (15/11/2013),  mengatakan lokasi penemuan dirham di Gampong Pande merupakan kawasan penting pada masa kesultanan Aceh.

Menurut Muhajir, hasil penyisiran kawasan tersebut pertengahan tahun 2012, tim Mapesa menemukan sebaran pecahan keramik kuno yang padat. “Ini membuktikan kawasan tersebut dulunya padat penduduk,” ujarnya.

Di kawasan itu juga ditemukan kompleks-kompleks makam masa kesultanan, namun telah jatuh ke tambak. Salah satu makam, kata Muhajir, milik Syekh Tuan Kamil yang wafat tahun 930 Hijriah (1524 Masehi).

“Beliau merupakan seorang ulama besar atau pembesar negeri yang hidup pada masa Sultan Ali Mughayat Syah. Nama tokoh besar itu kita ketahui dari hasil bacaan peneliti sejarah kebudayaan Islam, Abu Taqiyuddin Muhammad yang juga ahli epigrafi terhadap nisan tersebut tahun lalu,” kata Muhajir.

Muhajir menambahkan, kalau Pemko Banda Aceh sudah membentuk tim tanggap darurat maka penemuan koin-koin emas dan benda cagar budaya lainnya yang sudah diperjual belikan oleh warga bisa dibeli kembali untuk dokumentasi sejarah. “Itu sangat berguna bagi pengetahuan sejarah untuk generasi Aceh selanjutnya,” kata dia.

Tim tanggap darurat penyelamatan kawasan sejarah tersebut, kata Muhajir, nantinya juga berperan dalam memetakan kawasan sejarah di Gampong Pande.

“Pendataan dan pemetaan kawasan sejarah di Gampong Pande sangat diperlukan, karena pemetaan ini sendiri bisa membuat zonasi-zonasi kawasan sejarah di Gampong Pande,” ujar Muhajir.

Dengan diketahui zonasi kawasan inti sejarah, Muhajir menyebutkan, maka di lokasi tersebut tidak boleh dilakukan pembangunan selain yang berkenaan dengan penyelamatan dan pengembangan kawasan sejarah Gampong Pande.

“Kami juga berharap Pemerintah Aceh ke depan bisa merancang qanun yang mengatur tentang pelestarian dan pengembangan cagar budaya. Memang telah ada Qanun Aceh tahun 2008 tentang pembinaan kehidupan adat dan adat istiadat, tapi tidak begitu spesifik mengatur tentang cagar budaya,” katanya.(rilis)